FokusSemarang menyoroti KTT BRICS 2026 di New Delhi yang berakhir dengan pesan cukup jelas: negara-negara berkembang ingin mempunyai pengaruh lebih besar dalam menentukan arah ekonomi dan politik dunia. Pertemuan dua hari itu bukan hanya membicarakan perdagangan. Para pemimpin juga mencari titik temu mengenai konflik Timur Tengah, penggunaan mata uang lokal, kecerdasan buatan, reformasi lembaga internasional, hingga keamanan rantai pasok. Kesepakatan akhirnya tercapai meski beberapa anggota BRICS memiliki kepentingan geopolitik yang saling berseberangan.
BRICS Mencari Titik Temu di Tengah Konflik Global
KTT tahun ini berlangsung ketika perang dan gangguan ekonomi terus memengaruhi perdagangan internasional. Perdana Menteri India Narendra Modi memperingatkan bahwa ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, serta penggunaan teknologi dan mineral penting sebagai alat tekanan dapat menciptakan risiko baru bagi stabilitas dunia.
Dalam laporannya mengenai hasil pertemuan, AP News mencatat bahwa Modi mendorong BRICS bergerak dari sekadar forum diskusi menjadi kelompok yang mampu menawarkan solusi konkret. Ia juga menekankan bahwa dampak konflik dan gangguan ekonomi pada akhirnya paling terasa bagi masyarakat melalui kenaikan harga energi, pangan, transportasi, serta biaya hidup.
Kesepakatan antaranggota menjadi penting karena BRICS kini mempertemukan negara dengan hubungan yang tidak selalu harmonis. Iran dan Uni Emirat Arab, misalnya, mempunyai posisi berbeda dalam konflik regional. India dan China juga masih menyimpan persoalan perbatasan meski komunikasi kedua negara mulai membaik.
Namun, para pemimpin tetap mampu menyepakati deklarasi bersama. Hal tersebut memberi BRICS kesempatan menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak selalu menghalangi kerja sama pada isu ekonomi dan tata kelola global.
Konflik Timur Tengah Masuk Agenda Utama
Situasi Timur Tengah menjadi salah satu ujian terbesar bagi persatuan BRICS. Iran merupakan bagian dari kelompok tersebut, sementara negara-negara Teluk memiliki kepentingan keamanan dan ekonomi yang berbeda terhadap konflik yang sedang berlangsung.
Deklarasi New Delhi menyerukan pengendalian diri, perlindungan warga sipil, serta penyelesaian konflik melalui dialog. Dokumen itu juga menyoroti keamanan perdagangan dan jalur pelayaran internasional yang semakin penting setelah gangguan di kawasan Teluk memengaruhi pasokan energi dunia.
Salah satu perkembangan diplomatik yang menarik muncul dari pertemuan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa forum multilateral seperti BRICS dapat membuka jalur komunikasi baru ketika hubungan bilateral berada dalam kondisi sulit.
Kesepakatan itu belum berarti konflik Timur Tengah mendekati penyelesaian. Namun, kemampuan Iran dan negara-negara Teluk menerima satu deklarasi bersama tetap memiliki nilai diplomatik, terutama ketika perbedaan kepentingan sebelumnya sempat menghambat terciptanya posisi bersama.
Perdagangan dengan Mata Uang Lokal Makin Didorong
Agenda ekonomi menjadi bagian penting lainnya. BRICS kembali mendorong penggunaan mata uang nasional untuk perdagangan dan investasi antaranggota. Langkah ini tidak sama dengan menciptakan satu mata uang BRICS baru. Fokus saat ini lebih banyak pada pembayaran lintas batas yang menggunakan mata uang lokal serta integrasi sistem pembayaran nasional.
Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan melakukan transaksi tanpa selalu melewati mekanisme pembayaran berbasis dolar AS. Bagi negara BRICS, sistem semacam ini berpotensi mengurangi biaya transaksi sekaligus memberi alternatif ketika menghadapi pembatasan finansial internasional.
Deklarasi New Delhi juga mendukung peningkatan pembiayaan dalam mata uang lokal melalui New Development Bank. Pada saat yang sama, BRICS tetap mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral dan menolak hambatan dagang serta sanksi ekonomi sepihak yang tidak mendapat mandat Dewan Keamanan PBB.
Perubahan ini kemungkinan berjalan bertahap. Dolar masih memiliki posisi dominan dalam perdagangan dan sistem keuangan internasional. Karena itu, langkah BRICS saat ini lebih tepat dibaca sebagai upaya memperluas pilihan pembayaran dibanding menggantikan sistem keuangan global dalam waktu dekat.
Xi Jinping Dorong Kerja Sama AI dan Ekonomi
Presiden China Xi Jinping menggunakan pertemuan di New Delhi untuk menawarkan agenda ekonomi yang lebih luas. Menurut Reuters, Xi mendorong konsep “Greater BRICS” dengan kerja sama yang mencakup perdagangan, keuangan, kecerdasan buatan, dan pengembangan kawasan ekonomi.
China juga mengusulkan BRICS AI Open Source Zone serta forum perdagangan jasa yang direncanakan pada 2027. Proposal tersebut memperlihatkan bahwa kompetisi geopolitik kini tidak hanya berkaitan dengan militer dan energi. Teknologi, data, AI, semikonduktor, serta sistem pembayaran telah menjadi bagian penting dari perebutan pengaruh ekonomi.
BRICS sendiri sepakat mendorong pengembangan AI yang aman, inklusif, dan sesuai kebutuhan negara berkembang. Tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan pernyataan tersebut menjadi proyek konkret karena kemampuan teknologi setiap anggota berbeda cukup jauh.
Pertemuan Modi dan Xi Jadi Sorotan
KTT New Delhi juga membuka momentum baru dalam hubungan India-China. Xi melakukan kunjungan pertamanya ke India dalam beberapa tahun dan bertemu langsung dengan Modi. Kedua pemimpin membahas perdagangan, konektivitas, akses pasar, serta pemulihan hubungan setelah ketegangan panjang di perbatasan Himalaya.
Perdagangan kedua negara tetap besar meski hubungan politik pernah memburuk. Reuters mencatat perdagangan bilateral mencapai rekor sekitar US$155,6 miliar pada 2025. India, bagaimanapun, masih menghadapi defisit perdagangan besar terhadap China.
Hubungan kedua negara belum sepenuhnya normal. Persoalan wilayah dan keberadaan pasukan di perbatasan masih membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Namun, pemulihan penerbangan, visa, komunikasi tingkat tinggi, dan pembicaraan ekonomi menunjukkan adanya ruang untuk mengurangi ketegangan secara bertahap.
BRICS Ingin Lebih dari Sekadar Simbol
Hasil KTT 2026 memperlihatkan bahwa BRICS ingin memperkuat posisinya sebagai wadah negara berkembang, bukan sekadar kelompok yang bereaksi terhadap kebijakan Barat. Modi bahkan menekankan pentingnya Global South menjadi pihak yang ikut membentuk aturan, bukan hanya mengikuti keputusan negara maju.
Reformasi Dewan Keamanan PBB, IMF, Bank Dunia, dan lembaga internasional lainnya kembali muncul dalam agenda. Negara-negara BRICS berpendapat bahwa komposisi lembaga tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perubahan kekuatan ekonomi dunia dan pertumbuhan negara berkembang.
Meski demikian, keberhasilan BRICS tetap bergantung pada implementasi. Deklarasi bersama relatif mudah tercapai dibanding menyelaraskan kebijakan ekonomi, sistem pembayaran, investasi, hingga kepentingan geopolitik sebelas negara dan karakter berbeda.
KTT New Delhi setidaknya memperlihatkan satu perubahan penting. BRICS kini membicarakan bukan hanya perdagangan, tetapi juga AI, keamanan energi, kesehatan, konflik regional, sistem pembayaran, dan reformasi tata dunia. Apakah kelompok ini benar-benar mampu mengubah keseimbangan global masih belum pasti, tetapi pengaruhnya semakin sulit diabaikan ketika negara-negara berkembang mencari lebih banyak ruang dalam menentukan aturan internasional.
No Response