FokusSemarang mengulas perkembangan terbaru hubungan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Washington membayar 725 juta dolar kepada organisasi tersebut. Pembayaran itu mengurangi tunggakan AS dan membuat Washington tetap memenuhi syarat untuk menggunakan hak suaranya pada Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York.
Pembayaran tersebut menjadi perhatian karena Amerika Serikat masih memiliki tunggakan besar kepada organisasi internasional itu. Di sisi lain, pemerintahan Donald Trump selama ini mendorong perubahan terhadap struktur dan pengeluaran PBB.
Situasi tersebut membuat pembayaran baru ini memiliki dimensi finansial sekaligus diplomatik.
Pembayaran Dilakukan Menjelang Sidang PBB
Amerika Serikat membayar 725 juta dolar untuk anggaran reguler PBB.
Selain itu, Washington juga membayar 102 juta dolar untuk anggaran operasi perdamaian. Data tersebut disampaikan pejabat PBB dan dikutip Reuters pada 16 September 2026.
Pembayaran dilakukan hanya beberapa hari sebelum para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk agenda tahunan Majelis Umum PBB.
Waktu pembayaran menjadi penting karena aturan PBB mengatur konsekuensi tertentu bagi negara yang memiliki tunggakan terlalu besar.
Hak Suara AS Tetap Terjaga
Piagam PBB memiliki ketentuan mengenai negara anggota yang menunggak pembayaran.
Pasal 19 menyatakan sebuah negara dapat kehilangan hak suara di Majelis Umum apabila jumlah tunggakannya mencapai batas tertentu, dengan sejumlah ketentuan yang berlaku.
Setelah pembayaran terbaru, Amerika Serikat tidak lagi berada dalam kondisi yang dapat membuatnya kehilangan hak suara untuk 2027 berdasarkan ketentuan tersebut.
Meski begitu, pembayaran tersebut belum menghapus seluruh tunggakan.
PBB menyebut Washington masih memiliki utang sekitar 1,312 miliar dolar terhadap anggaran reguler organisasi.
Dengan kata lain, pembayaran baru ini mengurangi masalah, tetapi belum menyelesaikan seluruh kewajiban finansial Amerika Serikat kepada PBB.
AS Tetap Menjadi Kontributor Besar
Amerika Serikat memiliki posisi penting dalam pendanaan PBB.
Washington merupakan kontributor terbesar bagi anggaran organisasi. Namun, pemerintahan Trump sebelumnya mengkritik berbagai aspek PBB dan mengurangi sejumlah bentuk pendanaan sukarela kepada badan-badan di bawah organisasi tersebut.
Pemerintah AS menyatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya mengarahkan penggunaan uang pembayar pajak sesuai kepentingan yang dianggap penting oleh Washington.
Kebijakan pendanaan itu kemudian menjadi bagian dari hubungan yang lebih luas antara AS dan PBB.
China Juga Membayar Iuran
Amerika Serikat bukan satu-satunya negara besar yang melakukan pembayaran pada September.
China, yang menjadi kontributor besar berikutnya, membayar sekitar 641,4 juta dolar untuk anggaran reguler PBB pada 1 September.
Data tersebut menunjukkan bagaimana organisasi internasional bergantung pada kontribusi negara anggota.
Anggaran PBB digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas.
Operasi administrasi, program internasional, hingga kegiatan perdamaian membutuhkan sumber dana yang stabil.
Jika pembayaran tertunda, tekanan terhadap organisasi dapat meningkat.
PBB Sendiri Sedang Menghadapi Tekanan Keuangan
PBB juga sedang menjalankan program reformasi dan penghematan bernama UN80.
Program tersebut muncul ketika organisasi menghadapi tekanan keuangan dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi.
Persoalan pendanaan bukan masalah baru.
Organisasi internasional memiliki anggaran besar dan berbagai badan yang bekerja di banyak negara.
Ketika negara anggota terlambat membayar, kemampuan operasional dapat ikut terdampak.
Karena itu, pembayaran dari negara-negara kontributor utama menjadi penting.
Trump Tetap Mendorong Reformasi
Pembayaran baru tersebut tidak berarti seluruh perbedaan pandangan antara Washington dan PBB telah hilang.
Trump selama ini mengkritik organisasi tersebut dan mempertanyakan penggunaan anggaran.
Pemerintahannya juga mendorong pengurangan pengeluaran serta reformasi di berbagai lembaga internasional.
Reuters melaporkan seorang pejabat AS sebelumnya menyatakan pembayaran tertentu berkaitan dengan kelanjutan reformasi PBB.
Dengan demikian, persoalan utang dan reformasi berjalan bersamaan.
Washington tetap memiliki kewajiban sebagai anggota PBB, tetapi pada saat yang sama pemerintah AS menginginkan perubahan dalam cara organisasi mengelola dana dan programnya.
Mengapa Pembayaran Ini Penting?
Bagi PBB, pembayaran tersebut membantu mengurangi tekanan terhadap anggaran.
Bagi Amerika Serikat, pembayaran menjaga hak suara dalam forum yang mempertemukan hampir seluruh negara dunia.
Hak suara memiliki arti penting karena Majelis Umum membahas berbagai resolusi dan agenda internasional.
Namun, tidak semua keputusan Majelis Umum memiliki sifat yang sama dengan keputusan Dewan Keamanan.
Karena itu, mempertahankan hak suara terutama memastikan Amerika Serikat tetap dapat berpartisipasi penuh dalam proses Majelis Umum.
Hubungan AS dan PBB Masih Kompleks
Hubungan antara Washington dan PBB tidak sederhana.
Amerika Serikat merupakan salah satu pendiri organisasi tersebut dan selama puluhan tahun menjadi sumber pendanaan penting.
Namun, setiap pemerintahan memiliki pendekatan berbeda terhadap kerja sama multilateral.
Pemerintahan Trump lebih kritis terhadap sejumlah aktivitas PBB dan menginginkan organisasi tersebut menjalankan reformasi.
Pembayaran terbaru memperlihatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kebijakan, kewajiban finansial dan partisipasi AS di PBB tetap berjalan.
Sidang Majelis Umum Menjadi Agenda Berikutnya
Para pemimpin dunia dijadwalkan berkumpul di New York untuk agenda tahunan Majelis Umum PBB.
Pembayaran Washington membuat isu tunggakan tidak menjadi hambatan langsung terhadap hak suara AS.
Perhatian kemudian dapat bergeser kepada isu internasional lain yang dibahas para pemimpin negara.
PBB akan tetap menjadi salah satu forum utama untuk membicarakan konflik, ekonomi, perubahan iklim, pembangunan, dan persoalan lintas negara.
Pembayaran Belum Mengakhiri Persoalan
Pembayaran 725 juta dolar merupakan langkah finansial yang signifikan, tetapi Amerika Serikat masih memiliki tunggakan sekitar 1,312 miliar dolar terhadap anggaran reguler PBB.
Karena itu, perkembangan berikutnya masih perlu diperhatikan.
Bagaimana Washington menyelesaikan sisa kewajibannya akan berkaitan dengan hubungan finansial AS-PBB.
Pada saat yang sama, reformasi UN80 akan menentukan bagaimana organisasi tersebut mencoba mengatasi tekanan anggaran.
Untuk sementara, pembayaran September memastikan Amerika Serikat tetap dapat menggunakan hak suaranya di Majelis Umum.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu isu penting menjelang pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York.
No Response